Pengertian Etika
Etika (Yunani Kuno: "ethikos", berarti
"timbul dari kebiasaan") adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana
cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi
mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan
konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.St. John of
Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis
(practical philosophy).
Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis
dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita
rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan
pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu
apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.
Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan
dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan
sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu.
Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi
berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika
memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan
buruk terhadap perbuatan manusia. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama:
meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika),
dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika).
Pengertian Profesi
Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa
Inggris "Profess", yang dalam bahasa Yunani adalah "Επαγγελια",
yang bermakna: "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas
khusus secara tetap/permanen".
Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya
memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang
khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum,
kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, tenaga pendidik.
Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu,
disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk
suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir.
Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju
yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap
sebagai suatu profesi.
Pengertian Etika Profesi
Menurut Herawaty dan Susanto (2009), etika adalah norma
perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan publik dengan kliennya, antara
akuntan publik dengan rekan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat.
Etika dalam hal ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan untuk
melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) Seksi 100 ayat (4) (2011) setiap praktisi
wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi sebagai berikut:
1. Prinsip integritas,
setiap praktisi harus bersikap tegas dan jujur dalam menjalin hubungan
profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaanya.
2. Prinsip
ojektivitas, setiap praktisi tidak boleh
membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau
pengaruh yang tidak layak (undue influence) dari pihak-pihak lain memengaruhi
pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
3.
Prinsip kompetensi
serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (professional competence
and due care), setiap praktisi harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan
kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk
mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional sehingga klien atau
pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten
berdasarkan metode pelaksanaan pekerjaan, perundang-undangan, dan perkembangan
terkini dalam praktik.
4. Prinsip kerahasiaan,
setiap praktisi diharuskan menjaga kerahasiaan informasi klien dan tidak boleh
mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari
klien, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk
mengungkapkannya.
5. Prinsip Perilaku
Profesional, setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.
Profesi Nahkoda
Nakhoda adalah seorang pemimpin kapal. Istilah kapten pula
digunakan bagi seorang nakhoda yang pernah mengawal sebuah kapal. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Nakhoda adalah perwira laut yg memegang komando
tertinggi di atas kapal niaga/ kapten kapal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang
menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asal kata Nakhoda kemungkinan berasal dari persia yang
berarti pemimpin kapal, terdiri dari kata ناو (nâv, “kapal,
perahu”) + خدا (xodâ, “pemimpin, tuan, kepala”). Dalam pangkat
militer angkatan laut iran, kata nakhoda juga digunakan untuk menyebut kata
Laksamana/ Admiral dalam bahasa Inggris
Etika Profesi Nahkoda Kapal
Nahkoda kapal memikul tanggung jawab penting dalam dalam
sebuah kapal. Tugas seorang nahkoda kapal adalah bertanggung jawab ketika
membawa sebuah kapal dalam pelayaran, baik itu dari pelabuhan satu menuju ke
pelabuhan lainnya dengan selamat. Tanggung jawab itu meliputi keselamatan
seluruh penumpang atau barang yang ada dalam kapal.
Jika di lihat dari UU. No.21 Th. 1992 dan juga pasal 341.b
KUHD dengan tegas menyatakan bahwa nahkoda adalah pemimpin kapal, kemudian
dengan menelaah pasal 341 KUHD dan pasal 1 ayat 12 UU. No.21 Th.1992, maka
definisi dari nahkoda adalah sebagai berikut :
Nahkoda kapal ialah seseorang yang sudah menanda tangani
Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan Pengusaha Kapal dimana dinyatakan sebagai
nahkoda, serta memenuhi syarat sebagai nahkoda dalam arti untuk memimpin kapal
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka secara ringkas singkat
tanggung jawab dari seorang nahkoda kapal adalah sebagai berikut :
1.
Memperlengkapi
kapalnya dengan sempurna
2.
Mengawaki kapalnya
secara layak sesuai prosedur/aturan
3.
Membuat kapalnya layak
laut (seaworthy)
4.
Bertanggung jawab atas
keselamatan pelayaran
5.
Bertanggung jawab atas
keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya
6. Mematuhi perintah
Pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku
Tugas nahkoda kapal yang diatur oleh peraturan dan
perundang-undangan di Indonesia yaitu :
1. Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum di atas kapal. (pasal 384,
385 KUHD serta pasal 55 UU. No. 21 Th. 1992).
2. Sebagai Pemimpin Kapal. (pasal 341 KUHD, pasal 55 UU. No.
21 Th. 1992 serta pasal 1/1 (c) STCW 1978).
3. Sebagai Penegak Hukum. (pasal 387, 388, 390, 394 (a) KUHD,
serta pasal 55 No. 21 Th. 1992).
4. Sebagai Pegawai Pencatatan Sipil. (Reglemen Pencatatan
Sipil bagi Kelahiran dan Kematian, serta pasal 55 UU. No. 21. Th. 1992).
5. Sebagai Notaris. (pasal 947 dan 952 KUHPerdata, serta pasal
55 UU. No. 21, Th. 1992).
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Pemegang Kewibawaan Umum
Maksudnya adalah bahwa semua orang yang berada di atas
kapal, siapapun dia tanpa kecuali seharusnya taat dan patuh kepada
perintah-perintah yang di berikan oleh seorang nahkoda, hal ini demi terciptanya
keamanan serta ketertiban di atas kapal. Sehingga tidak ada satu alasan apapun
yang dibuat oleh orang-orang yang ada di atas kapal untuk menentang dari
perintah yang diberikan oleh seorang nahkoda kapal selama perintah itu masih
sesuai dengan aturan serta tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
Jika terdapat penentangan terhadap perintah dari nahkoda, hal ini merupakan
pelanggaran hukum, dan ini sesuai dengan pasal 459 dam 460 KUH. Pidana, serta
pasal 118 UU. No.21, Th. 1992. Jadi jika menentang perintah dari atasan bagi
awak kapal dianggap menentang perintah nahkoda karena atasan itu bertindak
untuk dan atas nama nahkoda.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Pemimpin Kapal
Tugas Nahkoda adalah bertanggung jawab pada saat sedang
membawa kapal untuk berlayar dari pelabuhan yang satu menuju ke pelabuhan yang
lain, atau dari tempat yang satu menuju ke tempat lain dengan selamat aman
sampai tujuan terhadap semua penumpang dan semua barang muatannya.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal Sebagai Penegak Hukum
Nahkoda kapal juga mengemban tugas yaitu sebagai penegak
atau abdi hukum yang ada di atas kapal sehingga apabila terjadi peristiwa atau
kejadian yang ada diatas kapal, maka nahkoda memiliki wewenang untuk bertindak
selaku Polisi atau Jaksa. Dalam kaitannya selaku penegak hukum, nahkoda dapat
mengambil tindakan antara lain :
1. Menahan/mengurung tersangka di atas kapal
2. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
3. Mengumpulkan bukti-bukti
4. Menyerahkan tersangka dan bukti-bukti serta Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) pada pihak Polisi atau Jaksa di pelabuhan pertama yang
disinggahi.
Tugas Seorang Nahkoda Kapal sebagai Pegawai Catatan Sipil
Jika pada sebuah kapal terjadi suatu peristiwa misalnya
terdapat kelahiran dan kematian maka seorang nahkoda kapal berwenang untuk
bertindak selaku Pegawai Catatan Sipil. Tindakan-tindakan apa saja yang harus
dilakukan oleh seorang nahkoda jika di dalam pelayaran terjadi kelahiran antara
lain :
1. Membuat Berita Acara Kelahiran dengan 2 orang saksi
(biasanya Perwira kapal)
2. Mencatat terjadinya kelahiran tersebut dalam Buku Harian
Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kelahiran tersebut pada Kantor
Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
Jikalau terjadi kematian :
1. Membuat Berita Acara Kematian dengan 2 orang saksi
(biasanya Perwira kapal)
2. Mencatat terjadinya kematian tersebut dalam Buku Harian
Kapal
3. Menyerahkan Berita Acara Kematian tersebut pada Kantor
Catatan Sipil di pelabuhan pertama yang disinggahi
Sebab-sebab kematian tidak boleh ditulis dalam Berita Acara
Kematian maupun Buku Harian Kapal, karena wewenang membuat visum ada pada
tangan dokter
Apabila kelahiran maupun kematian terjadi di luar negeri,
Berita Acaranya diserahkan pada Kantor Kedutaan Besar R.I. yang berada di
negara yang bersangkutan.
DAFTAR PUSTAKA
